Rokan Hilir
Jeritan warga Kepenghuluan Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, resah dalam keluhan yang kini semakin memprihatinkan lebih dari empat tahun, akses jalan utama mereka dibiarkan hancur, berlobang, bahkan putus, tanpa ada perbaikan dan perhatian pemerintah.
Jalan akses satu-satunya penghubung menuju Panipahan kini berubah menjadi jalur penderitaan bak kubangan, Lubang menganga, badan jalan amblas, dan saat air laut pasang, jalan tenggelam tanpa sisa, kemana lagi mengeluhkan penderitaan ini, ujar warga.
Supri salah satu warga yang lewat mengeluh dan di aminkan oleh rekannya terkait dengan kurangnya perhatian pembangunan di wilayahnya “kemanalah anggaran pembangunan jalan inu sebenarnya. apakah tidak diamggarkan dan diperhatikan oleh pemerintah?,
Pasalnya, kerusakan ini bukan terjadi kemarin, sudah bertahun-tahun masyarakat merasakan dan menyaksikan kondisi jalan yang semakin hari semakin parah, sementara setiap tahun anggaran daerah terus berjalan,
yang paling menyayat hati melihat anak-anak sekolah dipaksa menjadi pejuang sejak dini bergumul dengan lumpur,
mereka harus berjalan kaki, bahkan menerobos air pasang yang meluap ke badan jalan, demi bisa sampai ke sekolah di Panipahan.â ujarnya.
Kalau air pasang besar, anak-anak kami harus masuk ke air, ini bukan lagi soal nyaman, ini soal keselamatan dan keprihatinan,â ungkap warga Dusun 20 dengan nada geram.
Kepala Dusun 20, Marwan, menyebut kondisi ini sebagai bentuk nyata pembiaran yang tidak bisa lagi ditoleransi.
âLebih dari empat tahun tidak pernah disentuh Pemda, ini jalan vital, tapi seperti tidak punya nilai di mata pemerintah,â tegasnya.
Ironisnya, jalan tersebut awalnya dibangun sebagai solusi untuk menghindari banjir pasang laut, tanpa perawatan, justru menjadi monumen kegagalan pembangunan di wilayah pesisir.
Akses ini digunakan masyarakat Teluk Pulai dan Kepenghuluan Pulau Jemur menuju Panipahan, kerusakan yang terus dibiarkan bukan hanya menghambat aktivitas, tapi juga mengancam masa depan generasi muda, ini warga tidak hanya memintaâmereka mulai mempertanyakan.
âKalau bukan untuk jalan kami, lalu anggaran itu dipakai untuk apa?â tanya warga dengan nada kecewa.
Sebagai bagian dari kontrol sosial, jurnalis merasa prihatin melihat kondisi yang tidak bersahabat ini menghimbau dan meminta kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan kondisi riil di lapangan.
Pemerintah daerah harus membuka matanya dan diminta untuk mengalokasikan anggaran pembangunan akses jalan ini, transparan penggunaan anggaran infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan perawatan jalan di wilayah pesisir seperti Teluk Pulai dan sekitarnya.
Sejumlah tokoh masyarakat dan aktifis meminta dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperhatikan dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan ini, bila memang ditemukan hal ini telah dianggarkan tapi tidak di realisasikan, maka APH harus segera bertindak adanya dugaan kelalaian atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Pembangunan bukan hanya soal angka di atas kertas, tetapi tentang kehadiran nyata negara di tengah rakyatnya.
Jika akses jalan sebagai kebutuhan dasar saja diabaikan bertahun-tahun, maka wajar jika publik mulai bertanya dan menuntut:
di mana sebenarnya prioritas pembangunan itu berada?, keluh warga yang menvharapkan perhatian. (Tim)
